Mengapa penjualan EV di Indonesia lebih tinggi daripada mobil hibrida?

Jakarta (ANTARA) – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (GAIKINDO) telah merilis daftar penjualan wholesales mobil di pasar Indonesia, terhitung dari bulan Januari hingga Agustus 2022. Di dalamnya, segmen mobil listrik (EV) dan hibrida (hybrid) juga turut mengambil kontribusi.

Baca juga: DFSK ingin kembangkan dan lengkapi lini kendaraan listrik di Indonesia

Yang menarik, masyarakat Indonesia ternyata lebih banyak tertarik untuk membeli mobil bertenaga listrik penuh atau kendaraan listrik berbasis baterai (full electric/BEV), daripada mobil hibrida yang menggabungkan elektrifikasi dan BBM, yang mungkin lebih cocok bagi Indonesia yang masih berkenalan dengan teknologi hijau ini.

Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Pasaribu, saat dihubungi ANTARA pada Jumat, mengatakan fenomena tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat yang semakin luas terkait EV.

“Melalui media internet masyarakat semakin paham bahwa masa depan mobilitas manusia itu ada di kendaraan pure electric, bukan di kendaraan hybrid. Mereka ingin mendapatkan sebuah kebaruan experience, berbagai inovasi teknologi canggih dalam format desain yang benar-benar memiliki kebaruan,” kata Yannes.

Baca juga: PLN pastikan SPKLU kebutuhan KTT G20 selesai akhir September ini

“Bagi pembeli, tampaknya kendaraan hybrid cenderung dilihat hanya sekadar varian lain dari kendaraan BBM, bukan kendaraan yang benar-benar baru,” ujarnya melanjutkan.

Menurut data GAIKINDO, beberapa mobil listrik di antaranya Wuling Air ev Standard dan Long Range masing-masing mencatatkan penjualan sebanyak 173 dan 648 unit. Ada juga Hyundai Ioniq 5 Signature Extended sebanyak 482 unit.

Sementara untuk mobil hibrida seperti All New Corolla Altis 1.8 Hybrid terjual secara kumulatif sebanyak 130 unit, dan ada juga Nissan Kicks E-Power yang terjual sebanyak 344 unit.

Lebih lanjut, Yannes mengatakan tren pertumbuhan penjualan EV pun turut didukung dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 pada tanggal 13 September kemarin yang mewajibkan seluruh instansi menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.

“Hal ini membuat masyarakat semakin yakin bahwa kendaraan pure EV lah masa depan kendaraan di Indonesia,” kata dia.

Namun, ia berpendapat, walaupun Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 yang menegaskan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bagi seluruh instansi sudah diturunkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.

“Pertama, pastikan adanya dukungan finansial yang dapat membuat biaya kepemilikan (cost of ownership) jadi lebih terjangkau bagi segmen terbesar masyarakat yang memiliki daya beli mobil di kisaran Rp300 juta tersebut,” kata Yannes.

“Misalnya dengan mengalihkan sebagian kecil subsidi BBM ke insentif bagi pembeli kendaraan listrik. Hal ini penting jika pemerintah ingin melakukan akselerasi migrasi pembelian masyarakat ke kendaraan listrik secara nasional,” imbuhnya.

Selain itu, ia berharap PLN dapat memberikan layanan peningkatan daya secara gratis di rumah-rumah yang pemiliknya membeli kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor listrik.

Ketiga, ia menilai pemerintah harus memastikan bahwa kualitas kendaraan listrik yang ada di Indonesia, terutama baterainya, memiliki jaminan keamanan yang tinggi. Lalu, berbagai SNI yang sudah dibuat harus ada penegakan hukumnya yang jelas dan tegas.

“Agar masyarakat tidak menjadi korban dari potensi ledakan dan kebakaran yang dapat ditimbulkan oleh desain baterai yang berkualitas buruk dari pembelian produk baterai impor yang tidak terjamin keamanan dan keselamatannya,” ujarnya.

Baca juga: Wapres: KTT G20 awali gerakan konversi kendaraan listrik di Indonesia

Baca juga: Tanggapan calon konsumen terkait mobil listrik di Indonesia

Baca juga: Presiden Jokowi dorong investasi Korsel di industri mobil listrik RI

Pewarta:
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2022

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.